Nomor : 009 /Dpd-GARDA/ACEH/B/V/19
Perihal : Permohonan Menjadi Pemateri
Lampiran : TOR kegiatan
Kepada Yth,
Dir Intelkam POLDA Aceh
Di
Banda Aceh
Teriring salam dan doa, semoga kita semua senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
Dengan mengucapkan puji syukur, DPD GARDA NKRI Aceh akan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik dalam merespon iklim Pemilu Indonesia tahun 2019 yang berpotensi mengganggu kedamaian dalam negeri dan meretakkan semangat persatuan NKRI. Adapun kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Jum’at, 31 Mei 2019
Waktu : 15.00 WIB
Tempat :
Tema :“Rekonsiliasi Nasional ; Berdamai Mempertegas
Persatuan”
Untuk itu, kami memohon kepada bapak/ibu untuk berkenan sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut.
Demikianlah surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terimakasih atas perhatian mohon maaf atas kekurangan.
Jakarta, 24 Mei 2019
DPP GARDA NKRI
Ketua Sekretaris Jenderal
MUZAMMIL AKMAL
LATAR BELAKANG KEGIATAN
Menyimak dinamika Pemilu Indonesia periode ini, sungguh menggrogoti energi dan menyemak otak. Tahapan-tahapan pemilu memberi nuansa yang menegangkan di iklim demokrasi Indonesia. Keseluruhan serapah dan hujatan pembenaran antar faksi, berbuah sikap yang masing-masing dianggap konstitusional dan inskonstitusional.
Pemilu 2019 terwarnai dinamika internal yang berbeda dengan pemilu Indonesia sebelumnya. Baik dari aspek konstelasi elit politiknya, perilaku pemilih maupun secara sistemik. Konstelasi politik elit dapat kita simpulkan dari fenomena yang penulis tulis diatas, demikian dengan prilaku pemilih yang kecendrungan perhatiannya terhadap isu Pilpres saja. Serta secara sistemik, Pemilu tahun 2019 adalah kali pertamanya Pilleg dan Pilpres dilakukan serentak, serta keterbukaan informasi atas kecurangan pun dapat dengan mudah diketahui.
Sekilas menengok kebelakang, bahwa Attact and Counter Issue membumbui wajah media massa dan media sosial dalam menilai dan menjawab kebijakan Rezim Jokowi. Seperti isu pertumbuhan ekonomi,politik luar negeri,Korupsi,Rezim anti Islam,Stabilitas harga bahan pokok dan BBM,Impor dan Ekspor, Terorisme,Bencana Alam serta isu klasik komunisme, dan lain-lain. Wacana Nawacita Jokowi-JK pun dianggap bergeser dengan intensitas agenda pembangunan Infrastruktur. Dinamika kasus hukum terhadap beberapa aktivis dan ulama juga hangat, saling lapor antar warga Negara santer membuat penegakan hukum dinilai lemah. Seperti contoh fenomena gerakan tagar #2019gantipresiden, Kontroversi gerakan tersebut berimplikasi persekusi namun dianggap sebagai kegiatan yang dapat memperkeruh konflik horizontal, sebab dinilai terlalu dini dan bermuatan politis jika dilakukan sebelum masa pemilu berlangsung.
Setibanya masa pemilu, suasana kerakyatan semakin diperkeruh dengan issue People Power yang digaungkan Amien Rais. Kami melihat muatan pesimistis demokrasilah yang sedang dibangun oleh tokoh reformasi ini, KPU, BAWASLU dengan seluruh penyelenggara hingga petugas KPPS adalah bagian anak bangsa yang sedang berikhtiar berdemokrasi dengan baik, dengan demikian upaya delegitimasi atas hasil kerja penyelenggara Pemilu adalah kerancuan moral demokratis yang tidak elok. Disamping aspek kecurangan Pilpres dapat di akses dengan terbuka, Aspek legal formal pun tidak ditutup untuk menunutut hak berdemokrasi kita. Artinya, pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan ini terbuka bebas menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Persoalan Elektoral, tidak sepadan jika dibenturkan dengan spirit Pengabdian yang tidak bisa dicapai melalui instrumen keterpilihan. Kemudian menggulir opini kecurangan di luar meja pengadilan Pemilu, sehingga memantik perlawanan rakyat yang telanjur militan.Dengan begitu, perlu ditilik, apak People Power yang selanjutnya disebut Gerakan Kedaulatan Rakyat itu cerminan masayarakat pancasilais atau tidak ? . Hemat kami, POLRI mesti mengklasifikasi pengayomannya terhadap rakyat yang ingin dan tidak ingin bangunan NKRI ini untuk tetap kokoh secara ideologis. Dalam hal ini, POLRI Tegak dengan sumberdaya dan profesionalitasnya untuk mendeteksi apakah Gerakan People sebagai The Common Good atau instrumen perebutan kekuasaan semata. Kebijaksanaan menyikapi itu lah yang dapat mengukur apakah POLRI sebagai kekuatan Negara atau Rezim ? Sehingga POLRI dapat tegak dengan nilai-nilai politik Negaranya. Menarik pula untuk mengukur bagaimana Sinergitas TNI dan POLRI sebagai lembaga yang memiliki tugas moral mempertahankan NKRI, baik menilik ancaman dari dalam maupun dari luar sampai tahapan pemilu ini usai. Sebab, rakyat sudah terpolarisasi dengan Faksi #01 dan #02 , disisi lain rakyat pernah merasakan dan terpola dengan keinginan kembali dan tidak sama sekali menginginkan TNI dalam postur Sosial dan Politik Tanah Air. POLRI dan TNI pun harus memanfaatkan momentum bersejarah ini untuk meningkatkan kualitas politik Negaranya sebagai institusi yang masing-masing fokus .erawat keamanan dan pertahanan Negara.
Aksi dan Reaksi semua pihak dalam menghadapi gejolak massa yang dimulai 21 mei lalu, juga harus pada titik konstitusional dan arif. Resistensi dilapangan kita pahami sebagai titik kerawanan yang sulit menentukan siapa yang benar dan salah. POLRI dengan Prosedur tetap Pengendalian massa (Dalmas) nya, juga harus mempertimbangkan gelombang massa yang tidak terkontrol. Secara tekhnis, dipandang perlu untuk mempertimbangkan korban yang berjatuhan. Akhirnya kita berharap Setiap komponen bangsa bertindak ideal dan berpijak pada prinsip persatuan secara kaffah. Diantaranya untuk segera memikirkan misi Rekonsiliasi Nasional antar pihak yang berkenepentingan.
BENTUK KEGIATAN
Diskusi Publik dan Buka Bersama.
Narasumber : Kapolda Aceh, Unsur TNI , Unsur Penyelenggara Pemilu, Akademisi, serta BPN Provinsi Aceh dan TKD. (Dalam tahap konfirmasi).
TEMA KEGIATAN
“Pemilu 2019 Sebagai Monumental Kebangsaan; Saatnya Rekonsiliasi demi Merawat Perdamaian dan Merajut Persatuan “
TUJUAN
Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :
- Untuk menemukan celah positif diskursus kebangsaan, dalam menyikapi polemik Pemilu 2019.
- Memberikan ruang bagi pihak berkepentingan dalam menyampaikan usul terhadap kiat-kiat rekonsiliasi perselisihan politik pemilu 2019.
- Merajut kembali spirit persatuan demi menjaga kondusifitas tahapan pemilu hingga Usai.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Waktu : 31 Mei 2019, Pukul 15.00 WIB - Selesai
Tempat :
PESERTA
Peserta adalah pengurus DPD GARDA NKRI Aceh dan Undangan dari unsur OKP dan stage holder dengan taksasi 150 Orang.
MANUAL ACARA
No.
|
NAMA KEGIATAN
|
ISI ACARA
|
WAKTU
|
1
|
OPENING CEREMONY
|
Registrasi Peserta
|
14.30-15.00
|
Prakata Protokol
|
15.00-15.05
|
Menyanyikan lagu Indonesia Raya
|
15.05-15.10
|
Menyanyikan Lagu Hymne GARDA NKRI
|
15.10-15.15
|
Laporan Ketua Panitia
|
15.15-15.20
|
Sambutan Ketua DPD GARDA NKRI Aceh
|
15.20-15.25
|
Sambutan Pembina GARDA NKRI Aceh
|
15.25-15.30
|
Persiapan Diskusi
|
2.
|
DISKUSI KEBANGSAAN
|
Pengantar Moderator
|
15.35-15.45
|
Segmen 1
|
15.45-16.15
|
Segmen 2
|
16.15-16.45
|
Segmen Tanya Jawab
|
16.45-17.30
|
4.
|
PENUTUP
|
Persiapan Berbuka dan ISHOMA
|
17.30-18.30
|
Penyerahan Plakat dan Foto Bersama
|
18.30–19.00
|
PENUTUP
Demikianlah TOR ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih atas segala sambutan hangat dari berbagai kalangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang telah direncanakan dapat terselenggara tanpa ada kendala yang berarti.